Ketua Umum ; ALPINDO Hadir Untuk Memperjuangkan Hak Rakyat

Rumiati, SH Ketua Umum ALPINDO didampingi Nur Chusaini, S.pd Sekretaris

Surabaya, wartakum.com - Semua warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab konstitusional yang sama dengan warga bangsa yang lain berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yaitu punya hak keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan hidup layak, juga berkewajiban menjaga kedaulanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari rong-rongan musuh yang akan memecah belah bangsa ini.

Menurut Ketua Umum (Ketum) Afiliasi Pedagang Indonesia (ALPINDO), Rumiati, SH, bahwa untuk memecah belah bangsa ini, musuh selalu membuat jurus adu domba dan akan menguasai perekonomian secara menyeluruh. “Kita ini hidup di negeri sendiri, masak seperti orang asing. Kita pelaku usaha perdagangan mikro, kecil dan menengah bisa dibilang tak pernah merasakan keadilan, apalagi kesejahteraan dan kesetaraan hidup layak. Sebagai bukti dengan menjamurnya retel modern yang mendapat angin segar dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) No.99/1998, yang menghapuskan larangan investor dari luar untuk masuk bisnis ritel di Indonesia”, ujar rumiati yang akrap dipanggil bunda Tomy, saat ditemui di Posko Pedagang Indonesia, Senin (5/3/2018).

Ditambahkan Ketum, bahwa ALPINDO hadir tak lain adalah untuk memperjuangkan hak rakyat, khususnya para pelaku perdagangan yang mendapatkan perlakuan kurang adil dari pihah penyelenggara negara (kebijakan pemerintah, red), yang dirasa tidak berpihak kepada pelaku perdagaan kecil dan menengah. Sehingga keberadaannya dianggap hanya membuat memandangan yang jorok dan kumuh.

“Keberadaan pedagang kecil seperti pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi dan pariwisata perkotaan, bahkan keberadaannya menjadi pemutar roda ekonomi terbesar di Indonesia, dan menyerap lebih dari 90 juta tenaga kerja secara nasional. Sebagai catatan, saat negeri ini dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 banyak perusahaan gulung tikar, mereka membuktikan diri bahwa keberadaannya tidak bergantung pada pendanaan perbankan, dan tetap menjadi penyetabil perekonomian negeri ini”, ujar orang nomor satu di organisasi kemasyarakatan ALPINO ini.

Dirinya akan selalu berjuang untuk kesejahteraan perekonomian rakyat secara menyeluruh, diantaranya dengan cara bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, bahwa para pedagang mikro, kecil dan menengah menjadi ujung tombak untuk penjualan produk mereka.

“Kami akan berupaya untuk membentuk Badan Usaha Nasional Perkulakan, Koperasi Primer dan Bank Perkreditan Rakyat Pedagang Indonesia. Tentunya harus merangkul semua pihak terkait, terutama pemerintah, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Hal ini tidak lain hanya untuk mempermudah dan memperkuat akses permodalan, sehingga pelaku perdagangan bisa keluar dari jerat rentenir”, Pungkasnya. (Humas DPP ALPINDO).