Penghargaan diterima oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA di Dyandra Convention Hall Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Senin (23/7) malam. Jatim memperoleh penghargaan yang dikemas dalam acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018 ini karena 50 persen kabupaten/kota di provinsi ini mendapatkan penghargaan layak anak.
Menjawab pertanyaan wartawan seusai menerima penghargaan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menyampaikan Jatim terpilih menerima penghargaan, karena provinsi yang dipimpinnya telah menjadi provinsi yang layak anak, baik kondisi fisik maupun non fisik.
"Insyaallah semua aspek-aspek kehidupan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak," ujar orang nomor satu di Jatim.
Pemda Agar Dorong Keluarga dan Masyarakat Paham Pemenuhan Hak Anak
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA mengatakan, tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) kembali memberikan penghargaan kabupaten/kota layak anak kepada kepala daerah yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Penghargaan ini diberikan, lanjutnya, agar pemda-pemda di negeri ini semakin mendorong keluarga, masyarakat, dan media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak. Selain itu, pemda juga terdorong melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi.
Ia berharap, penghargaan ini juga dapat mendorong gubernur sebagai pembina wilayah dan bupati/walikota untuk lebih memacu diri meningkatkan perhatian pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus di wilayahnya masing-masing.
Di tahun 2018 ini, evaluasi kabupaten/kota layak anak diikuti sebanyak 389 kab/kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 177 kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh penghargaan. Jumlah ini meningkat hampir 50 persen dari tahun 2017.
Sedangkan tahun ini juga terdapat sebanyak 10 pemerintah provinsi sebagai Provinsi Penggerak Pengembangan KLA Tahun 2018, yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
Selain penghargaan KLA, Menteri PPPA juga memberikan berbagai penghargaan kepada daerah yang terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membina Forum Anak, merespon pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mewujudkan sekolah ramah anak.
Selanjutnya, juga diserahkan penghargaan kepada daerah yang menyelenggarakan pelayanan ramah anak di puskemas, melakukan inovasi-inovasi dari kemajuan pembangunan anak di wilayahnya, serta mampu menurunkan angka perkawinan anak. (humaspemprov Jatim/Gd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar