Kesepakatan kedua belah pihak tersebut ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyiapan SDM Industri Logam Melalui Pendidikan dan Pelatihan Industri. MoU diteken oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar dan Managing Director PTIMIP Hamid Mina di Jakarta, Selasa (4/12).
“Dalam kaitan mendorong pertumbuhan industri, ada tiga faktor utama yang menopang, yakni modal atau investasi, teknologi, dan SDM. Pembangunan SDM memang memerlukan waktu, maka itu harus butuh proses untuk menghasilkannya,” papar Haris.
Sekjen menjelaskan, ruang lingkup Nota Kesepahaman itu meliputi pelatihan industri baja berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja). Selain itu dapat melakukan kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak. Masa berlaku MoU ini selama satu tahun sejak ditandatangani.
“Kami akan memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi tentang industri baja kepada 1000 calon tenaga kerja dengan sistem 3in1.Kami juga akan menyelenggarakan dan mengembangkan program vokasi industri logam,” tuturnya. Sedangkan, pihak IMIP, akan menyiapkan profil kompetensi dan kebutuhan SDM di sektor industri logam.
Haris menegaskan, Kemenperin terus memfasilitasi tumbuhnya unit pendidikan vokasi di kawasan industri. Selain untuk memasok kebutuhan tenaga kerja, tujuannya juga menjadi pemacu daya saing industri di wilayah tersebut. Misalnya, yang telah dibangun adalah Politeknik Industri Logam Morowali yang menjadi pusat inovasi teknologi dan pengembangan produk berbasis nikel.
“Upaya itu sebagai bagian program yang diminta oleh Bapak Presiden kepada Kemenperin. Jadi, diklat 3 in 1 yang dilaksanakan di setiap Politeknik atau Akademi Komunitas tidak hanya untuk program D2 sampai D3, tetapi juga untuk D1 yang dilaksanakan di perusahaan,” ungkapnya.
Guna menyiapkan tenaga kerja terampil, sejak tahun lalu, Kemenperin juga telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri di beberapa wilayah Indonesia. Dalam program merevitaliasi SMK ini, Kemenperin sudah menggandeng sebanyak 609 industri dan 1.753 SMK.
“Tantangan saat ini adalah industri sedang berkembang pesat, sementara SMK yang ada dari 14 ribuan, hanya 12-15 persen yang bisa jadi rujukan. Apalagi rata-rata peralatan praktik sudah tua dan kurikulum tidak sesuai lagi dengan dunia industri sekarang. Selain itu, dari 60 ribu guru SMK, hanya 20 ribuan yang produktif,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Haris, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi insentif nonfiskal bagi industri dalam menerima tenaga kerja terampil yang siap kerja. “Dari program vokasi yang sudah kami luncurkan di enam wilayah dan akan terus berjalan, sebanyak 34 program studi sudah diselaraskan, serta guru-guru SMK dikirim magang di industri dan pelatihan ke luar negeri seperti Singapura,” ujarnya. Kemenperin pun memfasilitasi bantuan infrastruktur dan peralatan ke sejumlah SMK.
Hamid menyampaikan, pihaknya mengapresiasi langkah Kemenperin yang semakin gencar menggulirkan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku industri yang membutuhkan tenaga kerja kompeten dan profesional. “Selain itu, apabila tenaga kerja kita sudah mampu atau kompeten, tentu akan menggantikan tenaga kerja asing yang ada,” katanya.
Kawasan Industri Morowali akan membutuhkan tenaga kerja langsung sebanyak 25 ribu orang dengan jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada tahun 2025. Bahkan, kawasan yang sebagian besar diisi pabrik smelter berbasis nikel tersebut, diproyeksi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 80 ribu orang.
Keahlian SDM dari dalam negeri yang masih perlu didorong melalui diklat 3in1, antara lain perawatan mesin, kelistrikan, dan metalurgi. “Saat ini, karyawan Indonesia yang sudah bekerja di Kawasan Industri Morowali mencapai 30 ribu orang. Sedangkan, tenaga kerja asing sekitar 3.200 orang yang rata-rata skill mereka digunakan di bagian produksi, karena teknologinya dibawa langsung dari China,” ungkapnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar