Ketua DPC Organda ; Revisi Atas UU Nomor 22 tahun 2009 Justru Menimbulkan Polemik Baru

Tommy, Ketua DPC Organda Probolinggo

Probolinggo, Wartakum.com - Adanya isu kesepakatan antara DPR RI dengan Kemenhub terkait revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang memuat ketentuan untuk mengakomodir kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi umum, hingga saat ini banyak menuai aksi penolakan dari masyarakat.

Mengingat ketentuan tersebut dinilai menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, terutama dipandang dari sisi keselamatan, dalam berkendara di jalan raya, bahkan dipandang ada muatan bisnis, padahal kabarnya kendaraan roda dua tidak layak dijadikan sarana transportasi umum bagi publik.

Kemenhub dan DPR RI sebenarnya tidak perlu gegabah mengambil tindakan merevisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan tanpa berbagai tahapan kajian yuridis ataupun sosiologis terkait mengakomodir klausul kendaraan roda dua sebagai transportasi angkutan umum. Yang pasti ketika revisi ini tetap diberlakukan akan menjadi beban bagi kepolisian dan dishub dilapangan.

“Bagaimanapun kita tahu kalau kendaraan roda dua tidak layak dijadikan kendaraan umum. Ada sejumlah aturan yang salah satunya soal keselamatan. Apabila memaksakan merevisi UU no.22 tersebut, tentunya perlu kajian yang lebih matang dari berbagai aspek. Perangkat kendaraan roda dua sangat terbatas dan ini tentunya akan beresiko pada penggunaya.”Ungkap Tommy, Ketua DPC Organda Probolinggo.

Lebih lanjut Tommy menambahkan agar pemerintah melalui Komisi V DPR RI dan Kemehub perlu melakukan kaji ulang terhadap revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, kalau itu hanya untuk mangatur ketertiban angkutan online. Untuk mengatur angkutan online Permenhub dan atau lebih tinggi lagi menjadi PP atau Perpres dianggap sudah cukup. Karena angkutan online merupakan sebuah cara, bukan norma baru yang harus diterapkan, seperti halnya dengan merevisi UU Nomor 22 tahun 2009.

M Dahroji, Kasie Aangkutan jalan Dishub kota Probolinggo

Hal yang sama juga disampaikan oleh M Dahroji, Kasie Angkutan Jalan Dishub kota Probolinggo. Menurutnya wacana untuk merevisi UU tersebut perlu ditelaah lebih jauh “Rencana merevisi UU no. 22 yang mengakomodir sepeda motor dijadikan angkutan umum, pastinya akan menimbulkan gesekan dilapangan yang tentunya tidak kita harapkan.”Ujarnya. 

Di samping itu, untuk merevisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentunya harus diperhatikan efeknya, baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya, mengingat hal ini berkaitan dengan keselamatan dalam di jalan raya, untuk itu dalam pembuatannya harus dipikirkan secara matang tidak hanya untuk kepentingan bisinis. Sehingga perlu kiranya revisi UU tersebut untuk di kaji ulang secara mendalam, karena ini akan menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat.(Tim-Probo)