“Juga memberikan social punishment karena cara-cara tsb tidak dibenarkan oleh peraturan perundangan, norma, dan hukum, ” ujar Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini menjawab pertanyaan wartawan mengenai OTT dua kepala daerah, Blitar dan Tulungagung, di press room wartawan, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan Surabaya, Jum'at (8/6/2018).
Untuk itu, lanjutnya, pemilihan pejabat perlu dilakukan dengan teliti. Perlu dilihat track record-nya. Untuk pejabat Pemprov Jatim, misalnya, saat mutasi atau promosi pegawai dilakukan penelurusan lima tahun sebelumnya.
Apabila mendadak memiliki mobil baru perlu dicheck dapatnya darimana. Demikian pula, tiba tiba life style hedonis muncul, perlu dicurigai. Bahasa Jawa lama disebut bobot, bebet, dan bibitnya.
Ditambahkan, tindakan semacam itu, juga dilakukan di Eropa, khususnya di Belgia dalam pemilihan pimpinan banker yang berada di strata 16, dengan tracking dimulai sejak strata 12. “Di negara sangat liberal pun, proses tsb dilakukan. Pimpinan banker juga tidak boleh punya kebiasaan dugem sampai larut malam,” ujarnya.
Menurut Pakde Karwo, kebutuhan besar pencalonan sebagai kepala daerah dan singkatnya periode kepemimpinan juga bisa menjadi penyebab tindakan absurd. “Mendatangi warung saja harus mengeluarkan uang cukup besar. Apalagi waktu kampanyenya lama, yaitu 4,5 bulan,” ujarnya, yang mengusulkan waktu kampanye cukup dua minggu dan didukung teknologi yang calon tidak harus mendatangani masyarakat.
Ia mengusulkan periode kepemimpinan selama tujuh tahun, tetapi hanya menjabat sekali. Alasannya, untuk masa jabatan lima tahun seperti saat ini, sebenarnya yang efektif hanya dua tahun. “Tahun pertama untuk konsolidasi, dua tahun berikutnya memimpin, dan dua tahun berikutnya persiapan pilkada masa jabatan kedua,” ujarnya menutup diskusi dengan wartawan. (Humas Pemprov. Jatim/karo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar