Gubernur LIRA Serahkan SK Kepengurusan HIPLINDO DPD LIRA Kota Probolinggo

Probolinggo, Wartakum.com - Bertempat dikantor DPD LIRA kota Probolinggo, Gubernur Lira Jatim Irham Maulidy, didampingi Wagub Bambang Assraf, Walikota Lira Probolinggo Eko Prasetyo dan Sekda Louis Hariona, menyerahkan SK DPP Hiplindo bernomor : 0009/DPP-HIPLINDO/SK-DPD-PROBOLINGGO/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018, ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. HM. Jusuf Rizal, SE. M. Si dan Sekjen Hasyim Arief atas kepengurusan Hiplindo DPD Lira kota probolinggo, Jumat (16/3).

Seperti diketahui Hiplindo merupakan organisasi independen yang dikelolah secara profesional, madiri, dan berdiri sendiri, serta memiliki organisasi, dan sejajar posisinya dengan LIRA. “Hiplindo berdiri berdasarkan amanat dari hasil munas dengan mengatas namakan lembaga atau badan otonomi dalam himpunan pengusaha LIRA Indonesia”, ujar yusuf Rizal.

Yusuf Rizal mengharap dengan disahkannya kepengurusan Himpunan Pengusaha Lira Indonesia (Hiplindo)  di Dewan Penggurus Daerah (DPD) LIRA kota Probolinggo ini akan dapat menunjukkan bahwa LIRA mampu dan layak menjadi mitra strategis pemerintahan dan pengusaha dalam membangun perekonomian yang transparan dan akuntabel. “Hiplindo harus bisa menjadi contoh bagi pengusaha lainnya, apalagi bila mengerjakan proyek pemerintah maka harus menghindari perbuatan melawan hokum”,tegasnya.

Irham maulidy menambahkan, yang terpenting kepengurusan Hiplindo ini  dapat menunjukkan jati dirinya, dan dapat memegang kekompakan diantara pengurus. “Soliditas sebuah kelompok akan dapat bertahan tatkala dapat menunjukkan jiwa kekompakan dan saling koordinasi. Hal ini yang saya harapkan ada dalam kepengurusan Hiplindo DPD kota probolinggo”, jelasnya.

Berdasarkan SK tersebut, Mohammad Anshori, SE. ditunjuk sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Lira Indonesia (Hiplindo) Kota Probolinggo periode 2018-2020. Sementara Walikota Lira Probolinggo Eko Prasetyo usai menyaksikan penyerahan SK kepengurusan Hiplindo tersebut mengatakan “Kami akan mendobrak sistem yang selama ini tidak baik dan berpotensi korupsi dan melanggar hukum dalam setiap proyek yang dilakukan oleh pemerintah”, tegasnya.

Dengan wadah Hiplindo ini Eko menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian sehingga setiap pekerjaan proyek pemerintah tidak dikorupsi oleh rekanan. “Hiplindo akan mampu menjadi garda depan untuk menunjukkan jiwa profesionalisme dalam pembangunan di kota ini.”jelas Walikota LIRA ini. (Sf/Tim)